Bertempat di Mapolda Papua di Jayapura,  Kapolda Papua mengganti sepuluh kapolres se-Papua.  Para kapolres yang diganti itu, termasuk diantaranya Kapolresta Jayapura AKBP Imam Setiawan yang diganti mantan Kapolres Mappi AKBP Alfred, Selasa (1/11).


1. Kapolres Kota Jayapura AKBP Imam Setiawan diganti AKBP Alfred
2. Kapolres Jayawijaya AKBP I Gede Sumerta Jaya diganti AKBP Alfian Budianto
3. Kapolres Jayapura AKBP Matius D Fakhiri diganti AKBP Antonius Wantri Yulianto
4. Kapolres Kaimana AKBP Antonius Wantri Yulianto diganti AKBP Andarias
5. Kapolres Boven Digoel AKBP Pantas Siregas diganti Komisaris Polisi Jeremias Rontini
6. Kapolres Raja Ampat AKBP I Nyoman Suastra diganti AKBP Taufik Irpan
7. Kapolres Supiori AKBP Kuncara Yuniadi diganti AKBP Benediktus Kayom
8. Kapolres Asmat AKBP Yunus Wally diganti AKBP Basri
9. Kapolres Robert E Djari diangkat sebagai Kapolres Waropen
10. Kapolres Mappi AKBP Alfred diganti AKBP Mikael Suradi

"Pergantian ini tidak ada kaitannya dengan situasi Papua terakhir. AKBP Imam Setiawan yang diganti termasuk mantan Kapolres Mappi AKBP Alfred, selanjutnya AKBP Imam menempati jabatan baru sebagai Wadir Lantas Polda Papua.

Kapolres Puncak Jaya AKBP Alex Korwa mengatakan kelompok separatis bersenjata Organisasi Papua Merdeka ( OPM)  yang melakukan penembakan terhadap Kapolsek Mulia Kabupaten Puncak Jaya - Papua Kompol (Anumerta) Dominggus Otto Awes diperkirakan berjumlah  60 orang  dan adalah kelompok baru.

Dikatakan, kelompok ini  mengklaim dari Kodap X Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka.  "Mereka mengaku Kodap baru dan merupakan afiliasi dari Markas OPM yang bermarkas di Tingginambut,'' lanjutnya.

“Akan tetapi, penerbangan maskapai Trigana yang sempat ditutup, juga sudah kembali melayani rute dari dan ke Mulia, jadi hari ini (Selasa 1/11)  Trigana sudah kembali terbang ke Mulia,'' ungkapnya.

Sementara terkait surat dari yang mengatasnamakan OPM Kodap X, yang ditujukan kepada Bupati Lukas Enembe, dan mengklaim bertanggung jawab atas penembakan Kapolsek,  pihaknya masih menyelidikinya.

Wakil Ketua Bidang Eksternal Komnas HAM, Nurkholis yang juga anggota tim investigasi Papua menyatakan, situasi di Papua sangat tidak menguntungkan bagi penegakan HAM.

"Komnas HAM dan kita semua ingin berhati-hati dalam menyikapi Papua, dan intinya kita tetap ingin mendorong satu sikap dialog," kata Nurkholis saat ditemui di kantor Komnas HAM, Jakarta, Selasa 1 November 2011.

"Komnas HAM sendiri sedang menyusun satu laporan yang nantinya akan kami koordinasikan dengan Menkopolhukam. Misalnya hak untuk ditemui keluarga, hak mendapatkan pendampingan pengacara, hak mendapatkan satu tempat yang layak sebagai tahanan. Itu kami rekomendasikan untuk dimaksimumkan," jelasnya.