WARTA PERSADA.COM .Jemaat Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) akhirnya bersedia pindah dari lokasi tempat mereka kebaktian yang menjadi konflik di Ciketing Asem Bekasi,Jawa Barat.Pemkot Bekasi menawarkan sebuah gedung dan tanah seluas 2.500 meter persegi yang berlokasi di jalan Khairil Anwar.Gedung tersebut rencananya akan di gunakan untuk ibadat di hari Minggu yang akan datang.
Namun demikian jemaat HKBP menyatakan masih khawatir soal perizinan pendirian bangunan baru nantinya akan menjadi permasalahan lagi.Tujuan mereka adalah membangun tempat ibadat baru di tanah yang di janjikan Pemkot Bekasi agar nantinya tidak ada lagi gugatan dari masyarakat sekitar tentang keabsahan pendirian gereja.
Juru bicara HKBP Manorangi Siahaan saat di wawancarai di Jakarta oleh wartawan mengatakan bahwa pihaknya saat ini telah mengurus perizinan pendirian gereja baru di tanah yang di janjikan Pemkot Bekasi.Tujuan pengurusannya agar sebelum waktu 2 tahun yang di sediakan Pemkot Bekasi belum habis sudah memiliki bagunan gereja di tempat yang baru dan bisa di gunakan.
Keputusan HKBP Ciketing untuk bersedia pindah di sambut gembira oleh berbagai kalangan.Warga masyarakat yang menentang keberadaan HKBP di Ciketing dan Pemkot Bekasi berharap dengan kesepakatan pindahnya HKBP tersebut bisa mengakhiri konflik.Konflik tersebut sempat menelan korban salah seorang Jemaat HKBP yang di tusuk oleh sekelompok orang tak di kenal yang di sinyalir dari kelompok yang tidak senang dengan aktifitas Jemaat di Ciketing Asem.Kasus ini sempat di sorot dari berbagai media dan kalangan baik dari dalam ataupun luar negeri.
Sementara itu kemarin siang ratusan orang dari FUI (Forum Umat Islam) yang terdiri dari Hisbutahrir Indonesia,FPI,Mujahidin Indonesia dan yang lainya mengadakan unjuk rasa di bunderan HI.Mereka mengecam arogansi dan susah diaturnya HKBP Pondok Timur Bekasi.Dalam orasinya mereka menuntut HKBP untuk mematuhi aturan.Koordinator Aksi Bernard Abdul Jabar mengatakan :"Umat Islam sudah muak dengan kasus ini dan sudah waktunya mengambil tindakan" tegasnya.Dia juga mengatakan Presiden dan Menkopolhukam yang selalu menekan Pemkot Bekasi untuk memberikan tanah tempat beribadat HKBP harus bertanggung jawab dalam kasus ini.Langkah tersebut di nilainya malah akan membuat rusuh.FUI juga minta kepada sejumlah kalangan agar kasus HKBP segera di hentikan dan jangan di politisir.
[ Read More ]
Namun demikian jemaat HKBP menyatakan masih khawatir soal perizinan pendirian bangunan baru nantinya akan menjadi permasalahan lagi.Tujuan mereka adalah membangun tempat ibadat baru di tanah yang di janjikan Pemkot Bekasi agar nantinya tidak ada lagi gugatan dari masyarakat sekitar tentang keabsahan pendirian gereja.
Juru bicara HKBP Manorangi Siahaan saat di wawancarai di Jakarta oleh wartawan mengatakan bahwa pihaknya saat ini telah mengurus perizinan pendirian gereja baru di tanah yang di janjikan Pemkot Bekasi.Tujuan pengurusannya agar sebelum waktu 2 tahun yang di sediakan Pemkot Bekasi belum habis sudah memiliki bagunan gereja di tempat yang baru dan bisa di gunakan.
Keputusan HKBP Ciketing untuk bersedia pindah di sambut gembira oleh berbagai kalangan.Warga masyarakat yang menentang keberadaan HKBP di Ciketing dan Pemkot Bekasi berharap dengan kesepakatan pindahnya HKBP tersebut bisa mengakhiri konflik.Konflik tersebut sempat menelan korban salah seorang Jemaat HKBP yang di tusuk oleh sekelompok orang tak di kenal yang di sinyalir dari kelompok yang tidak senang dengan aktifitas Jemaat di Ciketing Asem.Kasus ini sempat di sorot dari berbagai media dan kalangan baik dari dalam ataupun luar negeri.
Sementara itu kemarin siang ratusan orang dari FUI (Forum Umat Islam) yang terdiri dari Hisbutahrir Indonesia,FPI,Mujahidin Indonesia dan yang lainya mengadakan unjuk rasa di bunderan HI.Mereka mengecam arogansi dan susah diaturnya HKBP Pondok Timur Bekasi.Dalam orasinya mereka menuntut HKBP untuk mematuhi aturan.Koordinator Aksi Bernard Abdul Jabar mengatakan :"Umat Islam sudah muak dengan kasus ini dan sudah waktunya mengambil tindakan" tegasnya.Dia juga mengatakan Presiden dan Menkopolhukam yang selalu menekan Pemkot Bekasi untuk memberikan tanah tempat beribadat HKBP harus bertanggung jawab dalam kasus ini.Langkah tersebut di nilainya malah akan membuat rusuh.FUI juga minta kepada sejumlah kalangan agar kasus HKBP segera di hentikan dan jangan di politisir.