Masalah perbatasan antara RI-Malaysia di Camar bulan memanas setelah Gubernur Kalbar, Cornelis, meradang begitu mengetahui patok-patok perbatasan di Camar Bulan telah “mengangkangi” wilayah RI seluas 1.499 hektare. Wilayah Tanjung Datu dan Camar Wulan di Kalimantan Barat ramai dibicarakan gara-gara diduga ‘dicaplok’ oleh Malaysia dari RI.  Di Camar Wulan kita hilang 1.400 Ha tanah dan di Tanjung Datu kita hilang 80.000 meter persegi pantai. Sebenarnya daerah itu masih dalam sengketa atau status quo. Jika wilayah itu masih status quo maka tidak boleh dilakukan kegiatan-kegiatan fisik yang dilakukan oleh salah satu negara.

Dua wilayah Indonesia, yakni Camar Bulan seluas 1.449 ha dan Tanjung Datu seluas 8.000 m3 di Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar), diberitakan diklaim Malaysia sebagai wilayah negeri itu.  Peristiwa tersebut, telah terjadi sejak beberapa bulan yang lalu. Langkah Malaysia itu adalah hal serius yang harus segera disikapi. Karena akibatnya kita kehilangan garis pantai dan ribuan hektare wilayah laut.

Wilayah Tanjung Datu, salah satu wilayah yang masih bersengketa tapal batas dengan Indonesia-Malaysia rupanya tempat pariwisata yang menarik.Menteri Pelancongan dan Warisan Negeri, Datuk Seri Abang Johari Tun Openg mengatakan, kerajaan telah merogoh kocek sebesar 20 juta ringgit mmbangun kawasan Santubong.Tanjung Datu masuk ke dalam kawasan Santubong tersebut. Malaysia berusaha menjadikan Santubong dan Tanjung Datu sebagai salah satu unggulan pariwisata mereka.

Kerajaan negeri juga berusaha meningkatkan segala kemudahan infrastruktur dan logistik di kawasan tersebut. Ini supaya sejumlah obyek wisata seperti Telaga Air, Santubong dan Tanjung Datu bisa saling berhubungan. Kerajaan juga berupaya menggaet investor untuk membuka rute penerbangan ke daerah tersebut.

Wilayah perbatasan antara Indonesia dengan Malaysia di Camar Bulan dan Tanjung Datu, Kalimantan Barat sebenarnya tak ada masalah. Selama ini kedua negara sepakat menggunakan peta Belanda Van Doorn tahun 1906. Malayasia pun tak mempermasalahkannya apabila mengacu kepada garis batas peta Belanda Van Doorn tahunn 1906 , peta Sambas Borneo (N 120 E 10908/40 Greenwind) dan peta Federated Malay State Survey tahun 1935. Masalah baru timbul dalam MoU antara team Border Comeete Indonesia dengan pihak Malayasia. Garis batas itu dirubah dengan menempatkan patok-patok baru yang tak sesuai dengan peta tua tersebut di atas.  Dan akibat kelalaian team ini, Indonesia akan kehilangan 1490 Ha di wilayah Camar Bulan, dan 800 meter garis pantai di Tanjung Datu.

Menteri Pertahanan (Menhan) Purnomo Yusgiantoro, telah membantah jika ‎wilayah tersebut telah dicaplok oleh Malaysia karena masih daerah status quo. Menurutnya permasalahan tersebut akan dibahas dalam perundingan Indonesia- Malaysia akhir tahun ini.

Menurut Kementerian Pertahanan RI menyatakan  wilayah Tanjung Datu dan Camar Wulan merupakan salah satu Outstanding Boundary Problems (OBP) yang masih dalam proses perundingan RI-Malaysia. Tanjung Datu sampai saat ini masih dalam proses perundingan di JIM (The Joint Indonesia – Malaysia Boundary Committee on The Demarcation and Survey International Boundary) antara Delegasi Indonesia yang dipimpin Sekjen Kementerian Dalam Negeri dan Malaysia. Penduduk yang berada di OBP Tanjung Datu tersebut adalah penduduk Desa Temajuk sebanyak 493 KK dan luas lebih kurang 4.750 Km2 (jumlah penduduk kurang lebih 1.883 jiwa) terdiri dari dua Dusun yaitu Dusun Camar Wulan dan Dusun Maludin.

Perjanjian
Pangkal masalah kasus ini muncul karena Indonesia dan Malaysia menggunakan alat bukti perbatasan yang berbeda. Jika Indonesia menggunakan Traktat London, maka Malaysia memggunakan batas alur sungai. Menurut Traktat London 1824, yakni perjanjian antara Kerajaan Inggris dan Belanda terkait pembagian wilayah administrasi tanah jajahan kedua negara, Camar Bulan masuk wilayah Indonesia. Batas negara didasarkan pada watershead. Artinya, pemisahan aliran sungai atau gunung, deretan gunung, batas alam dalam bentuk punggung pegunungan sebagai tanda pemisah. Sedangkan sesuai MoU dalam pertemuan RI-Malaysia di Semarang 1978, disepakati batas wilayah mengalami perubahan, yakni sesuai dengan patok yang ada sekarang.  Pemerintah Indonesia dan Malaysia dalam pertemuan di Semarang, Jawa Tengah, pada 1978 menyepakati penentuan koordinat batas wilayah tersebut tidak menggunakan metode devide watershed.  Alasannya, Camar Bulan bertopografi landai atau datar. Jadi, penentuan koordinat dipatok dari dataran tertinggi di wilayah itu, dan kemudian ditarik lurus. Ini merupakan keputusan politik yang telah disepakati kedua negara.

Devide wathershed merupakan metode penentuan titik koordinat berdasarkan pemisah air. Metode ini jamak digunakan dalam penentuan batas wilayah daratan antara Indonesia dan Malaysia.  Penggunaan metode tersebut merujuk pada traktat 1891 antara Pemerintah Kolonial Belanda dan Inggris. Berdasarkan ketentuan itu, seluruh wilayah Camar Bulan seharusnya masuk ke wilayah Indonesia. Legalitas ini juga diperkuat dengan Traktat London pada 1824.  Namun, penggunaan metode devide watershed dianulir dalam pertemuan terakhir di Semarang.

Perubahan metode dalam penentuan batas wilayah ini merugikan Indonesia. Sebab, kawasan seluas 1.499 hektare (ha) di Camar Bulan, yang sebelumnya menjadi wilayah Indonesia akhirnya masuk bagian teritorial Malaysia.

Wilayah NKRI mempunyai dasar daerah yang dulunya negara jajahan Hindia-Belanda yang kini jadi NKRI merupakan suatu konsep yang sah untuk diakui negara lain. Selama ini Indonesia menggunakan Traktat London, sedangkan mereka menggunakan pengukuran batas yang menggunakan alur sungai yang digunakan dan diklaim batas tertentu. Tapi kita tolak karena kita menggunakan Traktat yang dibuat pada 1900 an.

Indonesia kalah
Sengketa Sipadan dan Ligitan adalah persengketaan Indonesia dan Malaysia atas pemilikan terhadap kedua pulau yang berada di Selat Makassar yaitu pulau Sipadan (luas: 50.000 meter²) dengan koordinat: 4°6′52.86″N 118°37′43.52″E / 4.1146833°LU 118.6287556°BT / 4.1146833; 118.6287556 dan pulau Ligitan (luas: 18.000 meter²) dengan koordinat: 4°9′N 118°53′E / 4.15°LU 118.883°BT / 4.15; 118.883. Sikap Indonesia semula ingin membawa masalah ini melalui Dewan Tinggi ASEAN namun akhirnya sepakat untuk menyelesaikan sengketa ini melalui jalur hukum Mahkamah Internasional.

Pada tahun 1998 masalah sengketa Sipadan dan Ligitan dibawa ke ICJ,[8] [9] kemudian pada hari Selasa 17 Desember 2002 ICJ mengeluarkan keputusan tentang kasus sengketa kedaulatan Pulau Sipadan-Ligatan antara Indonesia dengan Malaysia. Hasilnya, dalam voting di lembaga itu, Malaysia dimenangkan oleh 16 hakim, sementara hanya 1 orang yang berpihak kepada Indonesia. Dari 17 hakim itu, 15 merupakan hakim tetap dari MI, sementara satu hakim merupakan pilihan Malaysia dan satu lagi dipilih oleh Indonesia. Kemenangan Malaysia, oleh karena berdasarkan pertimbangan effectivity (tanpa memutuskan pada pertanyaan dari perairan teritorial dan batas-batas maritim), yaitu pemerintah Inggris (penjajah Malaysia) telah melakukan tindakan administratif secara nyata berupa penerbitan ordonansi perlindungan satwa burung, pungutan pajak terhadap pengumpulan telur penyu sejak tahun 1930, dan operasi mercu suar sejak 1960-an. Sementara itu, kegiatan pariwisata yang dilakukan Malaysia tidak menjadi pertimbangan, serta penolakan berdasarkan chain of title (rangkaian kepemilikan dari Sultan Sulu) akan tetapi gagal dalam menentukan batas di perbatasan laut antara Malaysia dan Indonesia di selat Makassar.
Sumber : http://mediaanakindonesia.wordpress.com

Pengembang properti PT Lippo Cikarang Tbk (LPCK) [1,890 -70 (-3,6%)] saat ini telah menyelesaikan 50% proyek The Elysium Residence yang terdiri dari 12 klaster residensial.

Sales & Marketing Residential Division Head LPCK [1,890 -70 (-3,6%)], Syukurman Larosa mengatakan pembangunan 12 klaster itu menempati lahan seluas 126 hektare.

"Proyek megaklaster yang dikembangkan sejak 2008 tersebut direncanakan rampung pada 2014 dengan jumlah hunian sebanyak 3.500 unit," ungkapnya di Jakarta, Senin (10/10).


Menurut Syukurman, proyek Florencia merupakan klaster keenam yang dikembangkan di Elysium Residence dan dibangun dalam tiga tahap, dimana tahap 1 dan 2 yang masing-masing diluncurkan pada 11 Desember 2010 dan 26 Maret 2011.

Sementara Florencia 3 dibangun sebanyak 63 unit diluncurkan pada 24 September 2011 lalu dengan harga Rp 660 jutaan dan mengalami peningkatan harga yang cukup signifikan dari dua tahap sebelumnya, yang diluncurkan dengan harga Rp400 jutaan untuk tahap 1 dan Rp500 jutaan untuk tahap 2.

"Peluncuran Florencia 3 pada waktu yang tepat melihat kondisi industri properti yang semakin baik, ditopang oleh perekonomian dan kondisi politik nasional yang kondusif," ulasnya.

Adapun, lima klaster yang telah dibangun terlebih dahulu, yakni Elysium Garden, Le Jardin, Ivory Garden, Greenwood, dan Oakwood.

Sebagai pengembang properti, Lippo Cikarang mengembangkan kota terpadu di Bekasi, Jawa Barat, dengan luas area sekitar 3 ribu hektar dan saat ini sedikitnya 320 ribu orang yang melakukan aktivitas bisnis di kawasan itu.

Hingga saat ini, perseroan telah membangun 9 unit unit hunian dengan jumlah penghuni lebih dari 30 ribu orang. Selain itu, perseroan juga sedang mempersiapkan akses langsung ke Lippo Cikarang pada ruas jalan tol Cikampek Km 34,7 yang diperkirakan tuntas pada November 2012.

http://www.imq21.com

Ormas bentrok,Bentrokan di cikarang,GMBI melawan Ikapud,FKPB,Garuda Hitam,Pendekar banten,FKPPI,Singa Bekasi,Pemuda Pancasila,BPKB,PKBB,FBR,Ormas,Tawuran Massa di Ejip Cikarang,Tawuran masa,tawuran ormas,ormasi rebutan lahan,rebutan lahan limbah,limbah industry,limbah pabrik,rebutan limbah pabrik,Bentrokan limbah PT.Kyowa,Bentrokan kyowa, Pt.Kyowa..............................................................


Tawuran antar ormas terjadi di kawasan industri Ejip, Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, pada Rabu siang 13 Oktober 2011. Bentrokan terjadi lantaran rebutan limbah pabrik dari PT Kyowa.

Ormas yang terlibat bentrokan adalah GMBI melawan gabungan FKKPI, Garuda Hitam, Pendekar Banten, Singa Bekasi, Ikaput, Pemuda Pancasila, BPKB, dan PKBB. Akibat bentrokan ini beberapa orang anggota Ormas dan Brimob yang berjaga, terluka.

Aksi saling serang dilakukan oleh kedua kubu ormas dengan menggunakan batu dan kayu.Sehingga Massa pun terlibat dalam aksi baku hantam.

Aparat kepolisian yang berupaya melerai bentrokan terlihat tidak berdaya karena kalah jumlahnya.Petugas yang berjaga ikut kocar kacir.Sementara itu beberapa orang terlihat jatuh bersimbah darah dan seorang polisi mengalami luka akibat lemparan batu.

Akhirnya bentrokan mereda setelah polisi melepaskan tembakan peringatan dan tembakan gas air mata Kearah bentrokan. Sejumlah orang terlihat ditangkap oleh polisi karena kedapatan membawa senjata tajam.
Sumber:okezone

Pada hari jumat 7 Oktober 2011 Team Sekanji berangkat dari Bekasi untuk perjalanan menuju Gunung Puntang di kawasan gunung Malabar Bandung Jawa Barat. Keberangkatannya di awali dari Terminal Bekasi dengan menggunakan Bus menuju Bandung Jawa Barat. Setelah pada tahun 2011 ini mendaki gunung Guntur di Garut Jawa Barat dan Gunung Pulosari di Banten kini  team pendaki Sekanji dari Bekasi Jawa barat kembali berhasil mendaki puncak gunung Puntang di pegunungan malabar bandung Jawa Barat.

Team Sekanji beranggotakan 5 Orang dan kembali dengan selamat. Team Sekanji mulai mendaki pada sabtu 8 October 2011 dan mencapai puncak pada sorenya. Menginap di puncak semalam dan pada Minggu pagi 9 october 2011 team Sekanji Bongkar tenda dan turun gunung.
Dalam Perjalanan ke puncak team sekanji juga menemukan banyak eidelweis seperti yang di temui di gunung -gunung lain (Gunung Guntur). Team Sekanji menemukan bunga eidelweis banyak masih mekar. Namun demikian team tidak melakukan pemetikan atau pun merusak keindahan alam tersebut. Team hanya menikmati indahnya bunga eidelweis yang sedang mekar.Berikut fotonya (Pak Rudi Gangsar Susilo sedang Kesensem melihat indahnya bunga eidelweis yang mekar- Paling Kanan)

Ahmad Heryawan,kunjungan Gubernur Jawa Barat Ke Cibarusah,Ahmad Heryawan Ke Cibarusah,Gubernur Jawa Barat, Gubernur Jabar, Gubernur Jabar Ke Cibarusah, Gubernur Partai PKS,PKS Jawa Barat,Saaduddin, Bupati Bekasi ke Cibarusah,Kunjungan Kerja Gubernur Jabar,
--------------------------
Gubernur Jawa Barat H. Ahmad Heryawan di pastikan hari ini berkunjung ke Kecamatan Cibarusah Kabupaten Bekasi. Dalam kunjungannya hari ini beliau akan berkunjung ke Pondok Pesantren Baqiyatus Solihat. Sebuah Pesantren tertua dan tersohor di Bekasi  pimpinan Bp.KH. Yusuf Kamil.

Informasi kedatangan ini di sampaikan oleh sekertaris desa Cibarusah kota Bp. Utis Sutisna  pada acara halal bi halal di RW 09 Perumahan Taman Persada Bekasi. Dalam informasinya bapak Gubernur Jawa  barat ini akan berdialog kepada lapisan masyarakat Cibarusah pada khususnya dan masyarakat Kabupaten Bekasi pada umumnya. untuk itu masyarakat di minta partisipasinya untuk menyampaikan semua keluahan yang ada di Kecamatan Cibarusah.

Mengenahi rencana kedatangan Gubernur Jawa Barat  Bp.Ahmad Heryawan ini telah di tandai dengan adanya poster dan spanduk yang besar di berberapa tempat di sepanjang Jalan Cikarang Cibarusah. Isi dari spanduk tersebut berisikan Ucapan Selamat datang Bp.Gubernur Ahmad Heryawan dan bertemakan tentang Pertanian/petani .


Spanduk di pasang di Kecamatan serang, kecamatan Serang Baru, Kecamatan Cikarang Selatan dan terakhir di Kecamatan Cibarusah. Tentang Kedatangan Gubernur Jawa Barat ini ada polemik di masyarakat yang mengatakan selain kunjungan kerja juga ada maksud lain . Karena sehubungan dengan akan datanganya pesta demokrasi di kabupaten Bekasi yaitu Pemilukada Bekasi 2011. Mengingat Gubernur Jawa Barat Bp.Ahmad Heryawan  berasal dari salah satu partai Pemenang pemilu di Jawa Barat yaitu PKS. Di mana bupati yang sekarang berkuasa di Kabupaten Bekasi  juga berasal dari Partai PKS yaitu Bp. Drs. Saddudin,MM. Benar atau tidak mungkin masyarakat sendiri yang tahu.

Read more:
Ahmad Heryawan,kunjungan Gubernur Jawa Barat Ke Cibarusah,Ahmad Heryawan Ke Cibarusah,Gubernur Jawa Barat, Gubernur Jabar, Gubernur Jabar Ke Cibarusah, Gubernur Partai PKS,PKS Jawa Barat,Saaduddin, Bupati Bekasi ke Cibarusah,Kunjungan Kerja Gubernur Jabar

KPUD Bekasi atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi telah membentuk Kelompok Kerja (Pokja) untuk memilih Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam proses Pemilukada Kabupaten Bekasi, Jumat, (9/9).

Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi Adi Susila, mengatakan pendaftaran calon dibuka pada tanggal 15 September 2011. Secara teknis untuk kegiatan perekrutan dilakukan secara langsung oleh KPUD sehingga apabila masyarakat yang ingin menjadi Calon PPK dipersilahkan mendaftar ke kecamatannya masing-masing.

“Jika ada masyarakat yang berminat silahkan langsung mendaftar ke kecamatan masing-masing,” kata dia.

Adi menambahkan, untuk teknis pelaksanaan perekrutan calon PPK nanti seleksinya akan dilakukan di tiap kecamatan berupa tes wawancara saja dan hal tersebut berbeda dengan tahun sebelumnya dimana ada tes tertulis yang didasari UU 22 Nomor 2007 dan Peraturan KPU 10 tahun 2010.

“Untuk tahun ini tidak ada tes tertulis, hanya seleksi berkas administrasi dan tes wawancara,” tambahnya.

Adi mengatakan, proses kegiatan seleksi yang dilakukan di setiap kecamatan juga mendorong adanya efektifitas, karena tidak seluruhnya para calon diseleksi di suatu tempat serta juga menjaga indepensi calon anggota PPK.

“Jika diseleksi di satu tempat tidak efektif dan memakan waktu,” tukasnya.

Untuk syarat tertentu untuk menjadi anggota panitia pemilihan Kecamatan beberapa diantaranya adalah harus independen, pendidikan minimal SMA dan berusia di atas 25 tahun serta tidak terlibat kegiatan politik praktis selama 5 tahun terakhir.
Sumber : beritaterkini.com

Partai pemenang pemilu 2009 yaitu Partai Demokrat Kabupaten Bekasi memastikan akan mengusung kader terbaiknya untuk menjadi bakal calon Bupati pada Pilkada 2012 mendatang.

“Kami ingin rebut kekuasaan dari tangan PKS yang saat ini dipegang oleh Sa’duddin. Demokrat tidak mau menjadi wakil, tapi harus jadi Bupati,” kata Mustakim, Ketua DPRD Kabupaten Bekasi yang juga kader Partai Demokrat, Kamis, (15/9).

Dikatakan Mustakim, sejauh ini sudah banyak calon lain yang melamar Demokrat untuk menjadi Wakil Bupati, namun semua ditolak dengan pertimbangan bahwa Demokrat merupakan partai Pemenang Pemilu.

“Demokrat itu partai pemenang Pemilu 2009, masa dilamar jadi wakil. Pilihan untuk mengambil kursi eksekutif dilandasi keinginan kuat untuk membangun Kabupaten Bekasi ke arah yang lebih baik.” kata Mustakim yang enggan menyebutkan partai mana yang melamar Demokrat.

Menurutnya, Partai Demokrat saat ini sudah menyeleksi beberapa nama untuk diusung dalam Pilkada mendatang. Diantaranya adalah Rochim Mintareja Ketua Fraksi Demokrat DPRD Kab Bekasi, Achdar Sudrajat Anggota Fraksi Demokrat DPRD Jabar, dan nama yang belakangan muncul adalah Munawar Fuad.

“Ada tiga nama yang sedang diseleksi, kemungkinan dalam dua minggu ini bisa kita kenalkan kepada masyarakat dan tinggal mencari calon wakilnya,” pungkas Mustakim, yang menolak untuk mencalonkan diri sebagai Bupati.
sumber: beritaterkini.com

Saat ini Dinas Bina Marga dan Pengelolaan Sumber Daya  Air Kabupaten Bekasi tengah memperbaiki jalan raya Kalimalang sepanjang 4 kilo meter yang ditargetkan selesai pada Bulan Desember mendatang.

Hal itu dikemukakan Kepala Dinas Bina Marga dan sumber Daya Air Kabupaten Bekasi Jamaludin di kantornya Rabu (14/9) .

Dikatakan  jalan kalimalang yang rusak parah  sejak beberapa bulan lalu sepanjang  4 Km,  saat ini  sedang dilakukan perbaikan.  Diharapankan  paling lambat  Desember mendatang sudah selesai.

Kepala Dinas Bina Marga dan sumber Daya Air Kabupaten Bekasi Jamaludin menambahkan  biaya perbaikan sudah dianggarkan sebanyak  Rp10 milyar  yang digunakan untuk perbaikan ruas jalan dari Kalimalang dari  Cibitung hingga ke Tegal Danas.

Sementara itu, Kepala Dinas Bina Marga dan Pengelolaan Sumber Daya air Kabupaten Bekasi Jamaludin terkait keringnya sejumlah daerah di Kabupaten Bekasi hingga saat ini belum ada anggaran untuk mengatasi kekeringan tersebut, tegasnya.